Please use this identifier to cite or link to this item: http://digilib.umpalopo.ac.id:8080/jspui/handle/123456789/23
Title: Audit Sektor Publik
Authors: Nurwanto, Rahmadi
Budiarso, Adi
Ramadhana, Fajar
Keywords: Audit
Issue Date: 2010
Publisher: LEMBAGA PENGKAJIAN KEUANGAN PUBLIK DAN AKUNTANSI PEMERINTAH
Abstract: Identifikasi sektor publik berdasarkan kepemilikannya menjadi permasalahan yang serius pada beberapa dekade terakhir ini karena adanya gelombang privatisasi badan usaha milik pemerintah di berbagai negara belakangan ini. Privatisasi mengakibatkan lembaga-lembaga atau organisasiorganisasi yang tadinya secara jelas merupakan bagian dari sektor publik telah berpindah kategorinya sebagian atau seluruhnya ke sektor swasta. Pada beberapa lembaga bahkan pengaruh sektor publik hanyalah pada regulasi harga/tarip yang dibebankan kepada publik karena sifat monopolistik dari produk atau layanannya. Gerakan ke arah komersialisasi tidak hanya menyentuh lembagalembaga yang diprivatitasi, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang masih dalam kerangka kepemilikan pemerintah, seperti keberadaan Badan Layanan Umum sekarang ini. Badan Layanan Umum, seperti rumah sakit atau universitas, menyediakan layanan kepada masyarakat tertentu yang sebagian atau seluruhnya didanai oleh pemerintah tetapi mereka juga diperbolehkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat lain dengan harga jual komersial. Dengan demikian, organisasi yang sebelumnya tidak memiliki motif mencari laba, telah mulai mengenalkan motif mencari laba pada beberapa bagian organisasinya.
Description: Karakter audit sektor publik dapat dikupas melalui artikulasi definisi frase “sektor publik”. Dari berbagai kupasan seminar dan loka karya, pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasikan “hutang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini muncul dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik disebut sebagai bidang yang membicarakan metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan.
URI: http://digilib.stiem.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/23
Appears in Collections:Accounting

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Audit Sektor Publik.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.